GenPI.co - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga buka suara perihal kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang diperpanjang sampai 16 Agustus 2021 mendatang.
Menurutnya, perpanjangan tersebut makin membuktikan PPKM Level 4 tidak mampu menurunkan kasus positif Covid-19 secara signifikan, namun pemerintah tetap saja mempertahankan kebijakan tersebut tanpa membuat gebrakan baru yang lebih efektif dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Jamiluddin juga merasa pemerintah seolah tidak mendengar jeritan rakyat yang makin banyak terdampak kebijakan PPKM ini.
"Rakyat ini sudah sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari," tegas Jamiluddin dalam keterangannya Senin (9/8/2021) kemarin.
Tidak hanya itu, para pekerja juga semakin banyak yang kena PHK dan dirumahkan serta hidup dalam ketidakpastian.
"Penghasilan yang tidak jelas membuat mereka sudah sampai tahap frustrasi," jelas Jamiluddin.
Lebih lanjut, dirinya mengaku khawatir lantaran peluang terjadinya krisis sosial makin terbuka, mengingat sebagian masyarakat sudah sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.
Di sisi lain, mantan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi IISIP itu mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi bantuan sosial (bansos) yang diberikan selama ini.
"Kalau kompensasi itu belum diberikan secara wajar kepada semua masyarakat yang terdampak Covid-19, maka tak selayaknya pemerintah terus memperpanjang PPKM Level 4," ungkap Jamiluddin.
Dia menambahkan jangan sampai masyarakat berpikir, lebih baik mati karena Covid-19 daripada mati karena kelaparan.
"Kalau itu yang ada di benak masyarakat, dikhawatirkan masyarakat akan makin nekat dan tak peduli dengan semua aturan pemerintah terkait PPKM Level 4," tuturnya.(cr3/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News