GenPI.co - Pakar epidemiologi Dicky Budiman ikut menyoroti soal peraturan masuk mal menggunakan syarat antigen atau PCR.
Menurutnya cara tersebut tidak efektif bila diterapkan.
"Ini akan membebani publik karena testingnya bukan yang masif dan gratis,” ucap dia kepada GenPI.co, Rabu (11/8/2021).
Akademisi dari Universitas Griffith, Australia, seharusnya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah meningkatkan testing, tracing, dan treatment (3T) secara masif.
Sehingga, semua orang di mana pun berada dan ke mana pun pergi akan memiliki risiko yang sangat rendah untuk membawa virus.
"Jadi tidak mesti semua harus tes. Karena kalau tes itu tidak beraturan atau acak dalam situasi saat ini, di tengah keterbatasan testing itu sendiri, jadi nggak kuat dan kurang bermakna,” katanya.
Dia juga menilai sebaiknya testing ini dipriotitaskan ke kasus kontak erat, dan itu hal yang perlu diutamakan.
Dicky turut mengingatkan pemerintah untuk tidak membuat aturan yang memberatkan diri sendiri, masyarakat, dan sektor-sektor vital seperti ekonomi.
Senada dengan Dicky, epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono juga menambahkan, aturan yang dikatakan oleh Mendag Lutfi sebenarnya tidak perlu.
"Enggak perlu itu. Usulan yang aneh dan bodoh," jawab singkat Pandu ketika dihubungi GenPI.co secara terpisah.
Dirinya menganggap apabila benar diterapkan, justru akan merugikan pengusaha dan pedagang di mal.
"Namanya jualan, ya, jual untung. Kalau enggak laku, mal mati," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Mendag Lutfi melakukan kunjungan ke salah satu mal di Jakarta, yakni Kota Kasablanka pada Selasa (11/8/2021) kemarin.
Dalam kunjungannya itu, Lutfi menyampaikan tes negatif PCR dan atau swab antigen menjadi syarat masuk mal agar bisa meyakinkan pengelola mal bahwa yang berkunjung adalah orang yang sehat.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News