GenPI.co - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) buka suara soal perbandingan tarif sertifikasi halal sebelum dan setelah pendaftaran melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag).
Ketua Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh terang-terangan menyebut perbandingan itu tidak sepadan.
Ia menjelaskan bahwa tarif sertifikasi halal diatur dalam Peraturan BPJH Nomor 1 Tahun 2021.
Dalam aturan tersebut, masyarakat dikenakan tarif berjenjang mulai dari Rp650 ribu hingga Rp12 juta.
Tarif 650 ribu dikenakan untuk kepentingan BPJH dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Tarif tersebut terdiri dari Rp300 ribu untuk pihak BPJH dan Rp350 ribu untuk kepentingan LPH.
"Ini juga menjadi murah karena ada subsidi juga dari MUI dan LPH," jelas Niam saat konferensi pers di Kantor MUI Pusat, Jumat (18/3).
Niam juga mengungkapkan adanya keluhat dari masyarakat yang merasa merugi setelah mengurus sertifikasi halal.
Ia pun menjelaskan rincian tarif yang dikenakan untuk kepentingan LPH untuk pemeriksaan sebesar Rp350 ribu.
"Uang 350 ribu itu untuk kepentingan langsung, tidak termasuk untuk akomodasi, transportasi auditor saat pemeriksaan, uji labolatorium. Jadi dana kecil ini di luar itu semua," kata Niam.
Lebih lanjut, Niam membandingkannya dengan tarif Rp 4 juta yang ditetapkan sebelumnya.
Ia menyebut tarif Rp 4 juta sudah mencakup semua hal yang dibutuhkan.
Maka dari itu, menurutnya, kurang tepat jika masyarakat membandingkan tarid Rp4 juta dengan Rp650 ribu untuk sertifikasi halal.
"Tidak apple to apple, malah jatuhnya bisa lebih mahal," tandas Niam. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News