GenPI.co - Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran atau KRMP sudah pernah membahas soal Pergub DKI Nomor 207 Tahun 2016 mengenai penggusuran dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hal itu dikatakan perwakilan KRMP Jihan Fauziah Hamdi, Kamis (4/8).
Seperti diketahui, Pergub DKI Nomor 207 Tahun 2016 berisi tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak.
Dia menyebut KRMP sudah pernah bertemu dengan pihak terkait sebanyak dua kali.
"Pertama dengan TGUPP, kemudian kami meminta langsung untuk ketemu dengan Anies," ucap dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).
Jihan mengatakan perwakilan KRMP bertemu Anies dalam rapat pimpinan pada 6 April 2022.
Dia menjelaskan dari pertemuan itu muncul berita acara bahwa pihak gubernur dan Pemprov DKI Jakarta akan mencabut Pergub tersebut.
"Mereka akan memproses setelah kami melakukan audiensi," ungkapnya.
Akan tetapi, kata Jihan, keputusan pencabutan tersebut sampai saat ini tak ada kejelasan.
Dia menyoroti satu poin dari berita acara yang menerangkan ada moratorium untuk digunakan pada Pergub tersebut.
"Akan tetapi, yang terjadi di Pancoran itu berbeda. Setelah adanya berita acara, pihak Camat Pancoran malah mengeluarkan undangan sosialisasi," tuturnya.
Jihan menyatakan tembusan undangan sosialisasi tersebut tidak kepada gubernur, tetapi hanya sampai wali kota.
Setelah itu, dia mengaku langsung mengadukan kepada responden terkait undangan tersebut.
"Jadi, sebenarnya kepada level gubernurnya saja belum tentu komitmen, Bagaimana ke level wali kotanya sampai ke gubernur?" kata dia.
Sementara itu, Jihan menegaskan jika audiensi tak ada respons, pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi yang melibatkan koalisi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News