GenPI.co - Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi mempertanyakan perihal 51 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga kini belum diangkat.
Politikus Fraksi PDIP itu, makin geram saat pemerintah menyinggung Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK sementara dalam proses harmonisasi.
BACA JUGA: Meski Tampang Jutek, 3 Zodiak Ini Memiliki Hati Bak Malaikat
"Harmonisasi Perpres Gaji ini sudah saya dengar dari dua bulan lalu. Kok lama sekali harmonisasinya," ujar Johan dalam rapat kerja Komisi II dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo lewat live streaming, Senin (6/7).
Johan mendesak Menteri Tjahjo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menginformasikan kepada Komisi II jika memang kesulitan dalam proses harmonisasi.
BACA JUGA: Takdirnya Peka, 3 Zodiak Ini Bisa Membaca Aura Orang Lain
"Coba informasikan ke Komisi II, walaupun Komisi II belum bisa langsung menyelesaikan tetapi paling tidak bisa kami ikut pressure," imbuhnya.
Mantan jubir Presiden Jokowi ini mengaku, sejak Januari hingga sekarang, intens berkoordinasi dengan Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, MenPAN-RB membahas masalah nasib 51 ribu PPPK. Pasalnya, sudah 17 bulan nasib mereka tidak jelas.
BACA JUGA: WHO Curiga Indonesia, Harusnya Kematian Covid-19 Tembus 10 Ribu
"Kok enggak selesai harmonisasi Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Ada persoalan apa ini. Kasihan itu 51 ribuan PPPK, ada yang sudah pensiun, meninggal tanpa merasakan hak-haknya sebagai PPPK," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News