GenPI.co - Penguasa militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing pada hari Minggu (1/8) kembali menjanjikan pemilihan multi-partai baru.
Dia mengatakan pemerintahnya siap untuk bekerja dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
Aung Hlaing berbicara dalam pidato yang disiarkan televisi enam bulan setelah tentara merebut kekuasaan dari pemerintah sipil.
Perebutan paksa dilakukan setelah pemilihan yang disengketakan yang dimenangkan oleh partai yang berkuasa peraih Nobel Aung San Suu Kyi, yang dia sebut "ekstremis" dan dituduh menghasut kekerasan.
“Myanmar siap menggarap kerja sama ASEAN dalam kerangka ASEAN termasuk dialog dengan Utusan Khusus ASEAN di Myanmar,” kata Min Aung Hlaing.
Media pemerintah mengatakan Min Aung Hlaing kemudian mengambil gelar baru perdana menteri dari pemerintahan sementara yang baru dibentuk.
Pemerintah baru akan menggantikan Dewan Administrasi Negara (SAC) yang didukung militer yang telah menjalankan Myanmar sejak dibentuk tepat setelah kudeta 1 Februari.
Sementara itu, para menteri luar negeri ASEAN bertemu pada hari Senin (2/8), terkait utusan khusus yang ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya.
Min Aung Hlaing juga mengulangi janji untuk memulihkan demokrasi, meskipun sekali lagi tanpa merinci kerangka waktu.
"Saya menjamin pembentukan serikat pekerja berdasarkan demokrasi dan federalisme," katanya.
Tentara merebut kekuasaan pada 1 Februari dari pemerintah sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi setelah partainya yang berkuasa memenangkan pemilihan yang menurut militer tercemar oleh penipuan.
Min Aung Hlaing mengatakan pengambilalihan itu sejalan dengan konstitusi. Namun kepemilihan negara itu telah menolak tuduhan penipuan.
Sejak kudeta, otoritas militer menghadapi protes, pemogokan yang melumpuhkan sektor publik dan swasta, dan kebangkitan konflik bersenjata di perbatasan.
Otoritas militer telah mencap lawan mereka sebagai teroris.
"Saat ini, seluruh negara stabil kecuali beberapa serangan teroris," kata Min Aung Hlaing dalam pidatonya.
Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik menuduh angkatan bersenjata membunuh 939 orang.
Militer juga dituding memberangus perbedaan pendapat sejak kudeta dengan menangkap sedikitnya 6.990 lawan militer.
Militer mengatakan jumlah pengunjuk rasa yang tewas jauh lebih rendah dan anggota angkatan bersenjata juga tewas dalam kekerasan.
Dikatakan tanggapannya telah memenuhi norma-norma internasional dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News