GenPI.co - Tabir normalisasi hubungan Indonesia-Israel akhirnya dibuka. Isinya ternyata bikin nggak nyangka.
Para pakar akhirnya mengulas apa yang akan diperoleh Jakarta bila menjalin hubungan dengan Tel Aviv.
Normalisasi hubungan menjadi kata kuncinya. Dan itu akhirnya menyeret pakar Washington.
Jeffrey Winters, Profesor Ilmu Politik di Northwestern University dan pendiri dan Chairman of the Board of Trustees of the Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF), buka suara soal ini.
Dia mengatakan, saran Menlu Blinken kepada Indonesia menuai banyak respons.
“Kekuatan Islam konservatif telah mendapatkan pengaruh dan momentum di Indonesia selama 25 tahun terakhir,” katanya.
Negaranya disebut harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menormalkan hubungan dengan Israel telah menarik tanggapan yang diredam di Indonesia.
“Indonesia tetap menjadi negara sekuler hanya karena kelompok dan partai Islam terfragmentasi. Jika mereka mampu bersatu, kemungkinan besar Indonesia akan menjadi negara Islam,” katanya.
Winters mencatat bahwa Indonesia memiliki pemilu yang dijadwalkan pada 2024.
"Dan itu sekali lagi terbentuk sebagai pertempuran antara nasionalis yang lebih sekuler melawan kekuatan Islam yang telah mengusulkan untuk mengganti demokrasi negara dengan kekhalifahan," katanya.
“Kelemahan politik dari langkah diplomatik semacam itu jelas. Sementara sisi baiknya jauh lebih tidak jelas,” ujarnya.
Baru-baru ini Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dilaporkan mengangkat isu kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel dalam pertemuan dengan para pejabat di Jakarta.
Menurut laporan di Axios dan Walla, pemerintahan Joe Biden sedang mencoba untuk membangun Kesepakatan Abraham era Donald Trump dan melihat melampaui Timur Tengah ke negara-negara terbesar yang tidak mengakui Israel.
Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, adalah salah satu negara yang coba dibawa pemerintahan Trump ke dalam Kesepakatan Abraham.
Namun, negosiasi soal itu terhenti pada saat masa jabatan Trump berakhir.
Para pejabat AS dan Israel telah membahas cara-cara untuk memperluas Kesepakatan Abraham dalam beberapa bulan terakhir–dan Indonesia telah muncul dalam konteks itu.
Pada hari Minggu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa masalah tersebut memang diangkat dalam pertemuan antara Blinken dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Menurut Nikkei Asia, Faizasyah menambahkan bahwa dalam pertemuan itu, Retno Marsudi menyampaikan sikap konsisten Indonesia terhadap Palestina bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan.
Dennis Ross, penasihat dan distinguished fellow di The Washington Institute for Near East Policy, lebih buka-bukaan lagi.
Dia mengatakan bahwa jika Indonesia melakukan normalisasi seperti membuka kantor perdagangan komersial dengan Israel, itu akan menjadi "big deal".
“Negara mayoritas Muslim terbesar di dunia yang menormalkan hubungan dengan Israel, bahkan sebagai bagian dari proses, akan menandakan rekonsiliasi yang jauh lebih luas antara Muslim dan negara Israel,” katanya.
Akhirnya, kata Ross, hal itu akan terlihat secara lebih umum sebagai penambahan pada Kesepakatan Abraham.
"Mengirim sinyal bahwa orang Arab dan Muslim non-Arab melihat manfaat dari hubungan dengan Israel dan tidak siap untuk membiarkan sikap penentangan Palestina untuk menyangkal kepentingan mereka yang ada di dalamnya," kata mantan diplomat AS tersebut.
Ross lantas menebak apa yang akan diperoleh Indonesia jika melakukan normalisasi dengan Israel.
"Apa yang akan Indonesia dapatkan dari Amerika Serikat untuk penjangkauan seperti itu ke Israel?
Jawabannya kemungkinan besar adalah janji investasi sektor swasta dan publik yang signifikan,” kata Ross.
“Tidak diragukan lagi, jika Indonesia mengambil langkah normalisasi, itu akan mencerminkan ekspektasi keuntungan ekonominya—mengirim pesan kepada orang lain tentang nilai ikatan semacam itu,” ucapnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News