GenPI.co - Prancis terguncang saat 38 ribu orang turun ke jalan pada Sabtu (22/1), untuk memprotes aturan kewajiban vaksinasi yang berlaku pada Senin (24/1) ini.
Aturan tersebut menyebutkan bahwa yang berusia 16 tahun ke atas harus menunjukkan bukti vaksinasi dapat mengakses restoran atau bar, kegiatan rekreasi, atau menggunakan transportasi umum antar wilayah.
Tes negatif covid tidak akan cukup lagi, kecuali untuk mengakses layanan kesehatan.
Penentang kebijakan tersebut mengatakan langkah-langkah pemerintah tersebut akan melanggar kebebasan sehari-hari.
Para pemrotes juga mencerca aturan baru yang mereka sebut sebagai bentuk "apartheid" sosial itu
Kementerian Dalam negeri Prancis menyebut, diperkirakan 5.200 orang berdemonstrasi di Paris.
Aksi demo tersebut pada sebagian besar dihadiri oleh pendukung kandidat presiden nasionalis anti-Uni Eropa Florian Philippot.
Beberapa demonstran membawa serta anak-anak mereka dan banyak dari mereka yang berbaris tidak mengenakan masker saat mereka mengibarkan bendera Prancis dan membawa spanduk menuntut "kebebasan".
"Vaksin lolos- resistansi total!" beberapa berteriak dalam pawai.
Sophie, seorang pekerja hukum berusia 44 tahun, dan Franck, seorang pekerja TI berusia 56 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa mereka telah divaksinasi tetapi menentang tekanan terhadap putri mereka untuk juga divaksinasi.
Sophie bersikeras waktunya telah tiba untuk menaruh kepercayaan pada kekebalan kolektif dua tahun ke dalam pandemi.
Di Bordeaux di barat daya, Anaelle, seorang perawat, mencela vaksinasi wajib sebagai "memalukan".
"Orang yang telah divaksinasi menjadi sakit, jadi apa gunanya?" dia bertanya.
Meskipun jumlah protes telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, namun kemarahan terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron tetap menyala di Prancis.
Macron sendiri telah menjelaskan bahwa dia ingin menekan mereka yang tidak divaksinasi sampai mereka menerima suntikan.(*).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News