GenPI.co - Parlemen Belanda mengeluarkan mosi tidak mengikat yang mengatakan perlakuan terhadap minoritas Muslim Uighur di China sama dengan genosida, langkah pertama yang dilakukan oleh sebuah negara Eropa.
"Sebuah genosida terhadap minoritas Uighur sedang terjadi di China," kata mosi Belanda dalam keteragannya, seperi dilansir dari Reuters, Jumat (26/2/2021).
BACA JUGA: Isi Percakapan Biden dengan Raja Salman, Bahas Wanita Arab Saudi
Mosi Belanda menjelaskan tindakan pemerintah China seperti tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dan memiliki kamp hukuman berada di bawah Resolusi PBB 260, umumnya dikenal sebagai konvensi genosida.
Partai VVD konservatif Perdana Menteri Mark Rutte menentang resolusi tersebut.
Menteri Luar Negeri Stef Blok menyatakan pemerintah tidak mau menggunakan istilah genosida, karena situasinya belum diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pengadilan internasional.
Sementara, aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan setidaknya satu juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp di wilayah barat Xinjiang yang terpencil. Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi.
Namun, China menyangkal pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan mengatakan kamp-kampnya memberikan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan pandangan garis keras.
Kedutaan Besar China di Den Haag menerangkan bahwa setiap saran genosida di Xinjiang adalah "kebohongan langsung" dan parlemen Belanda telah dengan sengaja mencoreng China dan mencampuri urusan dalam negeri China.
Sebelumnya, Kanada juga telah mengeluarkan resolusi yang memberi label perlakuan China terhadap genosida Uighur awal pekan ini.
Selain itu, juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price juga menyatakan bahwa telah sangat jelas apa yang telah terjadi di Xinjiang "adalah genosida" dan itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sedangkan, Kedutaan Besar China di Den Haag mengatakan populasi Uighur di Xinjiang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menikmati standar hidup yang lebih tinggi dan harapan hidup yang lebih lama.
Presiden China Xi Jinping dan Duta Besar China untuk PBB di Jenewa turut menuduh kekuatan Barat pada hari Rabu menggunakan masalah Uighur untuk mencampuri urusan dalam negeri negaranya.
Tekanan yang tumbuh di China atas orang Uighur datang ketika laporan tahunan dari Biro Statistik Nasional China menunjukkan penurunan tajam dan tiba-tiba dalam tingkat kelahiran di Xinjiang di tengah laporan penahanan massal dan pengendalian populasi.
BACA JUGA: PNS Myanmar Ngambek, Junta Militer Bisa Apa?
Tingkat pertumbuhan populasi Xinjiang menyusut sekitar dua pertiga dalam dua tahun, menurut angka yang berjalan hingga 2019, menurut Hong Kong Free Press, yang pertama kali melaporkan angka terbaru pada hari Kamis.
Antara 2017 dan 2019, angka kelahiran di Xinjiang hampir setengahnya, turun dari 15,88 persen pada 2017 menjadi 8,14 pada 2019, menurut statistik.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News