GenPI.co - Polarisasi di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan isu taliban mencapai puncaknya pada momentum peralihan status pegawai lembaga itu menjadi ASN.
Hal itu diungkapkan Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi. Isu taliban tersebut dilabelkan Novel Baswedan Cs yang kebetulan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).
“Isu ini diembuskan jauh sebelum adanya revisi UU KPK. Puncaknya terjadi di saat peralihan pegawai KPK menjadi ASN,” katanya di Jakarta, Rabu (2/6).
Kemudian, polemik makin mengemuka di masyarakat setelah soal-soal TWK itu muncul di media sosial.
Terkait hal itu, Ridwan meminta hasil asesmen TWK 75 pegawai KPK yang tak lulus dibuka seterang-terangnya kepada publik.
Langkah itu diikuti dengan tindak lanjut oleh pimpinan KPK jika terdapat potensi pelanggaran berupa menganut paham radikal dan penentangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
Ridwan mengatakan, pimpinan KPK bisa melaporkan hal tersebut kepada Dewan Pengawas lembaga itu untuk kemudian digelar sidang kode etik.
“Jika kemudian mereka terbukti melanggar, Dewas KPK memberikan sanksi pemberhentian tidak hormat dan limpahkan kasus ini kepolisian,” katanya.
Namun demikian, KPK juga harus memenuhi nama baik ke-75 pegawai itu, jika memang mereka tidak terbukti melakukan pelanggaran.
RIdwan menjelaskan, sumber kekisruhan di masyarakat disebabkan oleh tidak transparansinya hasil TWK tersebut.
Dia mencontohkan 75 pegawai KPK yang mendapat nilai merah. Namun tidak ada konfirmasi lebih lanjut mengenai hal itu.
“Sampai detik ini pun tidak ada penjelasan lebih lanjut,” ungkapnya.
Ridwan Hanafi kemudian meminta Presiden Joko Widodo untik bersikap lebih tegas dalam menangani kekisruhan terkait KPK.
“Harapan kami, Pak Presiden Jokowi dapat menyelesaikan problem kebangsaan yang kita hadapi saat ini,” kata Ridwan.(JPNN/GenPI)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News