GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mendadak mengungkapkan aktor-aktor penentu arah wacana amendemen UUD 1945.
Refly Harun blak-blakan mengungkapkan, bahwa para aktor ini dapat menentukan apakah amendemen berikutnya dapat terealisasi atau tidak.
Hal tersebut diungkapkan Refly Harun untuk menanggapi wacana Jokowi 3 periode yang kembali mengemuka pasca syukuran Kantor Sekretariat Nasional Komunitas Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024 di Jakarta, Sabtu (19/6).
Pasalnya, menurut Refly Harun, wacana Jokowi 3 periode bisa jebol atau mungkin terjadi kalau amendemen UUD 1945 kembali dilakukan.
"Secara politik, amendemen itu bisa terlaksana cukup dengan kehendak segelintir elite saja," jelas Refly Harun kepada GenPI.co, Senin (21/6).
Refly Harun pun membeberkan elite yang perlu menyepakati agar amendemen UUD 1945 bisa dilakukan, setidaknya ada 7 tokoh nasional yang bisa menggolkan amandemen tersebut.
Antara lain, yakni Presiden Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Dukungan dari parpol koalisi pendukung pemerintah amat penting guna merealisasikan wacana tersebut.
"Kalau elitenya sepakat bisa, tapi kalau mereka tidak sepakat ya tidak akan bisa. Jadi bukan waktu yang menentukan. Kecuali ada perubahan politik seperti tahun 1998," ungkap Refly Harun.
Menurut Refly Harun, bahwa kekuatan parpol non koalisi pemerintahan tak cukup guna meredam wacana amendemen kalau parpol koalisi pemerintahan bersikeras.
"Kalaupun parpol non Istana menolak, tetap akan kalah. PAN sendiri juga tidak galak dengan pemerintahan Jokowi. Cenderung nurut," pungkas Refly Harun.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News