GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun memberikan pendapat terkait BEM Universitas Udayana yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai “The Guardian of Oligarch”.
Kritikan itu disampaikan lewat unggahan di akun Twitter @BEM_Udayana, Sabtu (17/7).
Menurut Refly, kritik tersebut sangat demokratis dan tidak boleh dihalangi oleh pemerintah, walaupun ada kritikan yang mungkin faktanya tak benar menurut mayoritas.
“Tidak boleh ada sebuah panitia yang menyeleksi sebuah informasi dengan menyatakan itu hoaks atau tidak,” ujarnya dalam kanal YouTube Refly Harun, Senin (19/7).
Refly menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati hak berdemokrasi dalam menyatakan pendapat.
“Memang tidak mudah jadi pemimpin, karena salah sedikit rakyat akan mengkritik, apalagi kalau salahnya banyak,” ungkapnya.
Akademisi itu mengatakan jika dukungan kepada Presiden Jokowi melemah, maka tuntutan agar mantan wali kota Solo itu untuk mundur akan makin besar.
“Namun, kalau dukungan tetap kuat, kritikan semacam ini akan jadi angin lalu saja,” katanya.
Refly memaparkan perubahan tentu tidak akan berjalan instan. Namun, perubahan itu jelas membutuhkan kepemimpinan.
“Masalahnya adalah apakah kepemimpinan saat ini bisa menjanjikan perbaikan ekonomi dan penanganan covid-19 yang lebih baik?” paparnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News