GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun angkat suara terkait sejumlah mural bernuansa kritis terhadap pemerintah yang dihapus sejumlah aparat.
Seperti diketahui, mural yang menyatakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai banyak bertebaran.
Beberapa di antaranya adalah mural bertuliskan “Jokowi 404 Not Found” dan “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit”.
“Jangan sampai pemerintah dipuji mau tapi dikritik nggak mau,” ujar Refly dikutip dalam kanal YouTube-nya dan GenPI.co telah diizinkan untuk mengutip, Sabtu (14/8).
Menurut Refly, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat lewat lisan dan tulisan.
Oleh sebab itu, dirinya menilai bahwa ada sebuah inkonsistensi dalam merespons kritik tersebut.
Dirinya lantas mengatakan bahwa pemerintah harus menerima segala macam masukan, baik berupa pujian ataupun kritikan.
“Kalau kritik dihapus, pujian tak dihapus nah itu baru berarti ada inkonsistensi, berarti isi pesannya,” lanjut Refly.
Refly juga mengaku curiga ada unsur politik yang bermain di balik penghapusan mural dan sejenisnya di berbagai daerah.
Sebab, menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan petugas lapangan sampai petugas partai.
“Tetapi yang digarisbawahi menurutnya, harus ada penjelasan secara tepat. Jangan sampai hanya sekadar subyektifitas yang tidak memiliki dasar hukum,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News