Pengamat Politik: Pemerintahan Makin Koruptif dan Kolutif

GenPI.co - Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, para elite akan mudah mengesahkan amendemen UUD 1945 jika masyarakat diam sehingga masa jabatan presiden bisa bertambah.

“Kalau kita diam, yang lain diam, bakal mulus gerakan ini,” ucap Pangi kepada GenPI.co, Sabtu (4/9).

Menurut dia, suara publik, NGO, dan aktivis demokrasi bisa membuat elite politik mempertimbangkan dalam mengambil langkah.

BACA JUGA:  Amendemen 3 Periode Mengkhianati Reformasi 98

Pangi berharap masyarakat tidak menyerahkan nasib kepada pemerintahan otoritarian.

“Salah satu cirinya ialah ingin berlama lama berkuasa dan menambah masa jabatan kekuasaannya,” kata Pangi.

BACA JUGA:  Pak Jokowi, Wacana Amendemen UUD 1945 Banyak Ditolak

Pangi mengatakan, secara matematika politik, kekuatan parlemen sudah tidak mungkin menghentikan agenda tersebut.

“Pemerintahan ini lama-lama makin koruptif dan kolutif karena makin kuat dan kontrol yang tidak berimbang,” beber Ipang.

BACA JUGA:  Bahaya! Amendemen Konstitusi seperti Membuka Kotak Pandora

Menurut Pangi, presiden bisa saja menolak wacana perpanjangan masa jabatan meskipun hanya lip service.

 “Kalau MPR dan DPR bersekongkol untuk meloloskan agenda jahat ini, bagaimana?” imbuh Pangi.

Pangi tidak memungkiri Presiden Jokowi pernah mengaku tidak mau dijerumuskan dalam wacana tiga periode.

“Namun, gerbong oligar inner circle menikmati, tidak siap ganti presiden, sudah banyak modal, toh juga belum tentu terpilih lagi jagoannya. Bisa rugi dua kali bandar politik,” kata Pangi. (*)