GenPI.co - Akademisi ilmu politik Kacung Marijan memberikan pendapatnya terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat bahwa harta kekayaan dari 70 persen pejabat negara naik.
Temuan KPK itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019-2020 dan disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
“Kita amati juga selama pandemi, setahun terakhir ini secara umum penyelenggara negara 70 (70,3) persen hartanya bertambah,” ujarnya dalam Webinar Talkshow LHKPN, Selasa (7/9).
Kacung mengatakan bahwa latar belakang dari pejabat juga mempengaruhi jumlah aset yang dimiliki.
“Misalnya, pejabat negara yang masuk daftar terkaya itu ada Anggota Wantimpres Tahir. Dia itu memang pengusaha, jadi sudah kaya raya,” katanya.
Kekayaan Tahir sebagai pengusaha dinilai tak sebanding dengan gajinya menjadi pejabat istana.
“Jika memang dia pengusaha, wajar saja jika asetnya banyak,” ungkapnya.
Namun, jika KPK menemukan kenaikan aset itu dimiliki pejabat yang bukan pengusaha, hal tersebut layak dipertanyakan.
“Sayangnya, KPK tidak menjelaskan kenaikan harta kekayaannya itu ada di sektor mana dan siapa yang memilikinya,” tuturnya.
Pengajar di Universitas Airlangga itu mengatakan bahwa telaah data tersebut akan berbeda jika faktor-faktor di atas dijelaskan oleh KPK.
“Pejabat yang asetnya bertambah akan berbeda dengan pejabat yang harga asetnya naik. Kalau memang pembelian aset baru itu tidak sesuai dengan pendapatannya, itu baru aneh,” katanya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News