GenPI.co - Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur dari jadwal. Pengamat politik Zaki Mubarak menilai kekhawatiran Mendagri berlebihan.
Dia khawatir, jika pemilu dimulai lebih awal, akan berdampak polarisasi, stabilitas politik dan keamanan, serta eksekusi program pemerintah pusat dan daerah.
"Jika yang dikhawatirkan terjadi polarisasi politik yang ekstrim, sekarang justru sudah mereda," ujar Zaki kepada GenPI.co, Senin (20/9).
Zaki menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sudah masuk dalam kabinet Jokowi.
"Gerindra dan PAN pun sudah gabung di pemerintahan. Polarisasi apa lagi? Sudah tidak ada," tegasnya.
Menurutnya, jika yang dikhawatirkan ancaman terorisme, itu pun dinilai kurang kuat.
"Beberapa bulan terakhir Densus 88 sudah menangkap ratusan pendukung Neo jemaah Islamiyah (Neo-JI), kelompok teror Mujahidin Indonesia Timur (MIT) juga sudah lumpuh setetah pimpinannya, Ali Kalora, tewas 2 hari lalu," tuturnya.
Sementara itu, kekerasan di Papua oleh KKB sifatnya hanya lokal. Dia menilai itu bukan ancaman skala nasional.
"Dengan begitu saya berkesimpulan tidak cukup alasan yang kuat untuk menunda pemilu 2024," jelasnya.
Dia menuturkan, sebaiknya pemilu bisa berlangsung tepat waktu, sehingga memberi citra yang baik bagi Indonesia di mata dunia internasional. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News