GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memberi tanggapan terkait wacana pengunduran jadwal pemilu yang sebelumnya direncanakan pada 21 Februari 2024.
“Sangat menarik untuk melihat harmonisasi. Apakah rakyat masih tinggi minat memilihnya? Kita lihat saja,” ujar Adib kepada GenPI.co, Senin (20/9).
Kendati demikian, menurutnya, jadwal pemilu yang diundur bisa saja tidak menjadi masalah.
“Asalkan pemilu diselenggarakan di tahun yang sama itu tidak menjadi masalah. Apa yang dikatakan Mendagri soal polarisasi, stabilitas keamanan saya kira realistis,” katanya.
Sebab, menurutnya pemerintah juga harus menjamin harmonisasi pemulihan dan penanganan covid-19 yang sedang landai.
“Di sisi lain harus menggelar hajatan yang penting bagi keberlangsungan bangsa. Saya kira kuncinya ada di harmonisasi, selama mundurnya dalam tahun 2024 juga tidak terlalu bermasalah,” katanya.
Menurutnya, satu-satunya hal yang akan menjadi masalah besar adalah penundaan di tahun berikutnya.
“Kalau sudah lewat tahun bisa menimbulkan polarisasi dan gejolak politik. Oleh karena itu, kalau cuma 3 bulan saja saya kira tidak masalah,” tuturnya.
Tidak hanya itu, ia juga menyarankan pemerintah untuk benar-benar mempersiapkan pesta politik yang akan datang.
“Akan tetapi, menarik juga kalau misalnya nanti ada pemilihan umum sedangkan masih dalam situasi covid-19. Di sisi lain rakyat merasa sulit, tapi di sisi lain rakyat juga diharuskan memilih,” katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News