GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun memberikan komentarnya soal sosok calon presiden 2024.
Ia menegaskan tidak ada mekanisme konstitusi yang melarang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri.
Seperti diketahui, menteri pertahanan tersebut sudah dikalahkan 2 kali dalam Pilpres 2014 dan 2019, melawan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dari PDIP.
“Akan tetapi, kalau majunya Prabowo berimbas menghilangkan kesempatan orang lain memang akan jadi masalah,” ujar Refly kepada GenPI.co, Selasa (19/10).
Menurut Refly Harun, politik di Indonesia harus jujur, adil, dan memberikan kesempatan kepada siapa pun yang mampu dan mendapat dukungan.
“Jangan sampai oligarki menentukan siapa yang menjadi presiden dan siapa yang tidak bisa,” katanya.
Dirinya menilai bahwa mudah sekali bagi istana untuk membuat pesta di antara 7 partai politik yang kini berkoalisi di pemerintahan Jokowi.
“Sehingga terjadilah 7 koalisi istana yang berpesta diantara mereka. Misalnya pasangan Prabowo-Puan Maharani, atau bisa juga Puan-Airlangga Hartarto kalau dia mau maju sendiri,” katanya.
Refly juga menyebutkan beberapa nama yang sudah pasti memiliki kendaraan politik pribadi.
Di antaranya adalah Airlangga dari Golkar, Puan lewat PDIP, dan Prabowo dengan Gerindranya.
“Misalnya Prabowo berpsangan dengan Ketua Umum Zulkifli Hasan lalu Airlangga Hartarto dengan Muhaimin Iskandar. Sedangkan Puan dengan siapapun tokohnya,” ujar Refly.
Menurut Refly, ada beberapa nama pula yang bisa disandingkan dengan Puan, yakni Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno.
“Siapa pun yang menang, kue istana sudah dibagi untuk partai ke-1 sampai ke-7,” tandas Refly Harun. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News