Wacana Hukum Mati Koruptor, Pengamat: Masyarakat Sudah Muak!

GenPI.co - Wacana hukum mati koruptor yang disuarakan KPK dan Jakasa Agung direspons pengamat. Pengamat langsung menyebut masyarakat sudah muak.

Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai pernyataan Jaksa Agung dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait hukuman mati bagi koruptor hanyalah gimik.

Menurut dia, banyak contoh yang membuat pernyataan hukuman mati itu menjadi tidak meyakinkan.

BACA JUGA:  Keputusan MA Bakal Bikin Koruptor Senang, KPK Dikerangkeng

Salah satu contohnya adalah vonis ringan yang diterima Jaksa Pinangki dalam kasus buronan Djoko Tjandra dan kasus korupsi bansos.

“Tidak hanya itu, di KPK juga sama, karena dia hanya menuntut koruptor Bansos Juliari P Batubara selama 11 tahun,” ujar Ardi kepada GenPI.co, Jumat (26/11).

BACA JUGA:  Mahkamah Agung Bikin Koruptor Bahagia, Eks Penyidik KPK Bereaksi

Seharusnya, kata Ardi, jaksa KPK bisa menuntut Juliari dengan tututan seumur hidup penjara mengingat kejahatan yang dilakukan terjadi di tengah bencana nasional pandemi covid 19.

“Demikian pula dalam kasus koruspi mentri KKP, Edhy Prabowo yang hanya dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa KPK,” katanya.

BACA JUGA:  Hukuman Koruptor Sudah Berat, Tinggal Implementasinya Saja

Padahal, menurut Ardi, Jaksa KPK berhak menuntuk Edhy Prabowo 20 tahun penjara karena korupsi yang dilakukannya pun terjadi pada saat krisis akibat pandemi Covid-19.

“Melihat rekam jejak penanganan kasus yang terjadi pada masa kepemimpinan mereka berdua di kedua institusi penegak hukum tersebut, wajar jika publik hilang kepercayaan,” katanya.

Oleh sebab itu, dirinya sangat meyakini bahwa kedua institusi tersebut hanya sedang memainkan isu penerapan hukuman mati bagi koruptor untuk kembali menghimpun kepercayaan publik.

“Mereka mau memainkan emosi publik yang memang sudah sangat muak dengan praktik korupsi di negara ini,” tandasnya. (*)