GenPI.co - Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuai kritik dari berbagai kalangan.
Seperti diketahui, Bahlil menyebutkan para pengusaha ingin pemilihan presiden (Pilpres) 2024 diundur sampai 2027.
Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Paramadina Septa Dinata mempertanyakan independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan jadwal pemilu.
"Kewenangan delegatif dari Undang-Undang itu ada pada KPU," ujar Septa kepada GenPI.co, Rabu (12/1).
Namun, kata Septa, alasan perlu berkonsultasi dengan pemerintah menjadi kendala bagi KPU dalam menggunakan kewenangannya tersebut.
Meski wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah, seperti Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu, konsultasi tersebut sudah tidak lagi mengikat, seperti putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016.
"Jika dilihat gelagat soal wacana pemilu mundur, pemerintah dan DPR bisa melihat pihak yang berkepentingan agar pemilu mundur. Ini sudah tidak sehat,” jelasnya.
Septa menambahkan, salah satu tujuan konsultasi tersebut yakni untuk menemukan kata sepakat terkait anggaran.
Dia pun menegaskan bahwa jangan sampai hal yang bersifat teknis mengalahkan yang lebih prinsipiel.
"Jadwal pemilu dan anggaran adalah teknis. Pergantian kekuasaan dalam demokrasi adalah prinsip,” ujarnya.
Oleh karena itu, Septa mengimbau agar KPU segera menggunakan kewenangannya dalam menetapkan jadwal pemilu.
Dia juga mengajak semua pihak untuk menghormati kewenangan tersebut.
“Ini perlu dikunci agar tidak liar ke mana-mana dengan segera menetapkan jadwal pemilu," kata Septa.
Jika tidak, wacana pilpres mundur akan makin tak menentu dan KPU akan makin terseret dengan agenda politik kelompok tertentu. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News