Skenario Luhut Pandjaitan Jadi Preseden Buruk HAM dan Demokrasi

GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto blak-blakan menyoroti langkah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan dua orang aktivis HAM.

Sebelumnya, Luhut Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.

Hal tersebut, berawal dari beredarnya video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" di YouTube Haris Azhar.

BACA JUGA:  Air Rebusan Biji Kelor Campur Madu Khasiatnya Dahsyat, Wow Banget

"Proses hukum dan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah pasti menjadi preseden buruk untuk kemajuan penegakan HAM dan Demokrasi," ujar Satyo Purwanto kepada GenPI.co, Senin (24/1).

Pasalnya, menurut Satyo Purwanto, pernyataan dan ekspresi yang disampaikan oleh organisasi komunitas masyarakat sipil tersebut harus dihormati.

BACA JUGA:  Air Rebusan Kayu Manis Campur Madu Khasiatnya Dahsyat, Wow Banget

"Karena mereka membawa tujuan mengkritik dan mengontrol jalan nya pemerintah. Jelas harus dilindungi dan dihormati," tutur Satyo Purwanto.

Selain itu, menurut Satyo Purwanto, penyampaian pendapat diperlukan sebagai bentuk kritik agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang demokratis demi tujuan good governance.

BACA JUGA:  Minum Air Rebusan Daun Salam Campur Madu, 3 Penyakit Ganas Ambrol

"Para pejabat mestinya sudah sadar dalam era keterbukaan dan penerapan pemerintahan yang demokratis ini," jelasnya.

Satyo Purwanto lantas mengatakan bahwa Luhut Pandjaitan harus membuka dirinya terhadap pengawasan oleh masyarakat sipil demi menegakkan keadilan.

"Pejabat sekelas Luhut harus memberikan toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik," kata Satyo Purwanto.(*)