GenPI.co - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyayangkan munculnya isu dugaan pengaturan tender pengadaan 700 unit kendaraan mobil di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Fernando mengatakan, segala bentuk tender seharusnya mengedepankan profesionalisme, terutama menentukan siapa yang akan menjadi pemenang.
"Ada dugaan pengaturan tender dilakukan di kediaman anggota-anggota Komisi VII DPR RI Bidang Migas," ujar Fernando kepada GenPI.co, Sabtu (28/5).
Fernando mengatakan dugaan persekongkolan tersebut sangat bertentangan dengan core value akhlak yang diusung menteri BUMN.
Padahal, menurutnya, cove value akhlak bisa membantu membenahi dan membangun perusahaan pelat merah berkembang.
"Sebaiknya Menteri BUMN Erick Thohir turun tangan agar tidak ada pihak-pihak yang merugikan perusahaan pelat merah," tuturnya.
Fernando mengatakan kalau terbukti melakukan persekongkolan, sebaiknya Erick mencopot Jafee A Suardin dari dirut PT Pertamina Hulu Rokan.
"Selain itu, KPK atau Kejaksaan Agung perlu melakukan pendalaman informasi atas adanya dugaan nepotisme dalam penentuan pemenang tender," kata Fernando.
Dirinya berharap pihak berwenang tidak membiarkan pihak-pihak tertentu seenaknya mengatur pemenang tender.
Sebab menurut Fernando, segala sesuatu yang bersumber dari keuangan negara harus mengedepankan profesionalitas.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News