GenPI.co - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan harus ada indikator yang bisa menyatakan penunjukan penjabat (pj) kepala daerah itu demokratis.
Ray Rangkuti menyatakan perlu ada indikator yang harus disepakati bersama dalam melakukan penunjukan tersebut.
"Misalnya, dalam peraturan Mendagri belum diatur, maka harus ada semacam satu konsensus bersama untuk menyepakati indikator dari demokratis itu," ucap dia di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Minggu (31/7).
Ray mencontohkan unsur demokratis itu bisa saja salah satu indikatornya, yakni memberi ruang masukan dari publik.
Selain itu, melibatkan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat di daerah dan kekuatan politik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Salah satunya juga termasuk DPRD," ujarnya.
Ray menyebut indikator itu untuk meredam setidaknya polemik yang berkepanjangan.
"Sebab, persiapan pemilu serentak sudah running dan tahapan juga sudah dimulai. Saat ini polemiknya juga masih sedang berlangsung," ungkapnya.
Menurut Ray, pemerintah sebenarnya perlu menegaskan kembali bahwa pj merupakan fungsi pendelegasian dari pemerintah pusat agar persiapan pemilu dan pilkada di wilayah masing-masing menjadi lancar.
Ray menerangkan pemerintah perlu menegaskan pj menjadi salah satu mandat khusus.
Namun, mandat utamanya, yakni memfasilitasi terselenggaranya pemilu dengan baik, jujur, dan adil di masing-masing wilayah.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News