GenPI.co - Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya mendukung Presiden Joko Widodo untuk membangun pangkalan militer di Natuna. Hal ini kelanjutan dari program pemerataan pembangunan Indonesia.
"Fokus pembangunan dari kawasan timur dan pulau-pulau terdepan Indonesia sudah menjadi program Presiden Joko Widodo sejak periode pertama," kata Aditya di Jakarta, Minggu (12/1).
BACA JUGA: Presiden Joko Widodo Tiba di Abu Dhabi UEA
Menurut Aditya, hal ini merupakan evaluasi atas program pembangunan presiden sebelumnya. Termasuk pembangunan kawasan pertahanan Indonesia di Natuna dan Indonesia Timur.
"Jadi ini program pembangunan yang tertunda saja,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan pembangunan pangkalan militer di Natuna dan wilayah lainnya bukan karena reaksi atas pelanggaran Tiongkok terhadap ZEE Indonesia.
Selain itu, lanjut Aditya, membangun basis-basis pertahanan wilayah adalah upaya untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara.
Dia mengingatkan bahwa salah satu amanat dari pelaksanaan Hukum Laut Internasional PBB alias UNCLOS 1982 oleh negara pihak adalah juga menjaga deklarasi dan pengakuan kedaulatannya.
BACA JUGA: Klinik Sel Punca Ilegal di Kemang Disegel Polisi
“Membangun pangkalan militer itu bukan bertujuan pamer kekuatan. Itu amanat menjaga stabilitas perdamaian dunia. Jadi kalau tidak membangun pangkalan pertahanan, justru telah melanggar amanat,” tegasnya.
Aditya pun mendukung penuh rencana pemerataan pembangunan pertahanan di seluruh kawasan Indonesia terutama di wilayah yang memerlukan konsentrasi khusus.
"Visi poros maritim yang digagas pada periode pertama Jokowi harus dilanjutkan. Satu persatu bangun semua basis pertahanan maritim Indonesia untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Infrastrukturnya, ekonomi masyarakatnya, dan tentu kekuatan aparat keamanannya dibangun semua secara komprehensif," tandasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News