GenPI.co - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo mengatakan UU Cipta Kerja bertujuan sangat mulia, yang menjadi keinginan Joko Widodo (Jokowi) sejak pertengahan periode pertama menjabat presiden.
"Sejak saya dulu sebagai Panglima TNI, pada saat kurang lebih pertengahan perjalanan periode pertama, presiden tuh pusing, pusing untuk meningkatkan investasi," ujar Gatot Nurmantyo dalam video yang diunggah akun Youtube Refly Harun, Kamis (15/10).
BACA JUGA: Tangkap Gatot Nurmantyo Jika Polisi Punya Bukti Kuat
Menurut Gatot, di negara Indonesia undang-undangnya seperti hutan belantara. Di mana, UU sudah banyak dan tumpang tindih antara UU dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga peraturan pemerintah daerah.
"Tumpang tindih ini kemudian birokrasinya panjang, ribet. Sehingga investasi itu ragu-ragu, maka diperlukan satu undang-undang yang merangkum semuanya jadi undang-undang," kata Gatot.
"Dengan adanya UU tadi maka birokrasinya lebih simpel, efisien, kemudian ada jaminan investasi di sini, aparaturnya bersih, menjanjikan, kemudian akuntabilitasnya juga tinggi, keterbukaan," sambungnya.
Apalagi, lanjut Gatot, pengusaha sangat membutuhkan kepastian hukum dan kepastian nasib ke depannya jika berinvestasi di Indonesia.
"Nah undang-undang ini saya tau tujuannya sangat mulia, sangat mulia. Karena dengan demikian, investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat. Sehingga sandang, pangan, papan masyarakat bisa," bebernya.
Kendati demikian, kata Gatot, di satu sisi pemerintah juga mendapatkan tekanan yang sangat tinggi. Karena, Indonesia setiap tahunnya bertambah 3 juta tenaga kerja baru.
"Kewajiban pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja berarti harus ada investasi-investasi baru untuk tempat lapangan kerja ini. Nah, dari akumulasi ini harus dibuat terobosan untuk undang-undangdijadikan satu," ungkapnya.
Yang menjadi persoalan, lanjut Gatot, proses pembahasan RUU Cipta Kerja seperti siluman tidak transparan dan tidak jelas.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Balik Kanan, Ditolak Bertemu Kapolri
"Nah aturan tentang pengusaha dan buruh ini tidak boleh ada garis kaya mau perang, garis pemisah.Tidak boleh berat sebelah, harusnya dilihat kita perlu pengusaha, kita juga perlu buruh," imbuh Gatot Nurmantyo. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News