GenPI.co - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melarang aparat Polri berbenturan dengan demonstran.
Menurut Neta aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja telah menimbulkan kerusuhan di mana-mana.
BACA JUGA: Rocky Gerung Bongkar Borok Ali Mochtar Ngabalin, Mengerikan!
"Untuk itu Jokowi perlu segera membekukan UU Cipta Kerja dengan cara segera menerbitkan perppu," jelas Neta dalam keterangannya pada jpnn.com, Kamis (8/10).
Melihat meluasnya penolakan terhadap UU Omnibus Law UU Cipta Karya ini, IPW mengingatkan Polri agar senantiasa bisa menahan diri.
Sebab, kata Neta, konsep Polri adalah kepolisian negara RI dan asas tugasnya adalah mengayomi, melayani, dan melindungi rakyat.
BACA JUGA: Borok Ridwan Kamil Dibongkar Tokoh Nasional Ini, Ngeri!
"Konsep dan asas Polri ini harus dipegang teguh oleh segenap anggota kepolisian sebagai insan Tribrata. Artinya, Polri adalah sahabat segenap rakyat dan bukan musuh rakyat," ungkap Neta.
Neta mengatakan bahwa UU Ciptaker yang diusulkan Sofyan Djalil mengadopsi dari sistem hukum Amerika Serikat (AS) dan tidak sesuai dengan kondisi sosial maupun psikologis masyarakat Indonesia yang guyub dan kekeluargaan.
Dengan kata lain, Neta menegaskan Omnibus Law yang lebih memihak pengusaha dan industri tidak sesuai dengan Pancasila yang menjadi konsep hidup bangsa Indonesia.
BACA JUGA: Nggak Nyangka Bisnis Meledak, Rezeki 5 Zodiak Ini Bakal Meluber
"Tak heran jika Ketua BKPM Bahlil Lahadalia dengan bangga menyatakan usai disahkannya UU Cipta Kerja ini akan datang 153 perusahaan asing ke Indonesia," ungkap Neta.
Menurut Neta, ada dua alasan penting kenapa Jokowi harus membekukan Omnibus Law UU Ciptaker ini.
Pertama, karena Omnibus Law ini bersistem negara federal padahal konsep Indonesia negara kesatuan.
Kedua, roh omnibus law berasas kapitalis individualisme. Sementara Indonesia berasas Pancasila yang syarat musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News