GenPI.co - Ketua SETARA Institute Hendardi menyoroti sikap Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang membiarkan massa Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab berkerumun dalam berbagai acara.
Menurut Hendardi, pembiaran yang dilakukan negara menjadi paradoks kepemimpinan Jokowi dalam menangani pandemi virus corona (covid-19).
BACA JUGA: Bocoran Calon Kapolri Pengganti Idham Azis, Ternyata…
Dia menambahkan, pembiaran tersebut mengabaikan kewajiban menjalankan protokol kesehatan bagi masyarakat.
Selain itu, prinsip hukum salus populi suprema lex esto yang selama ini digaungkan pemerintah tidak berlaku bagi kerumunan massa Habib Rizieq.
Menurut dia, selama ini berbagai pihak hanya menyampaikan imbauan agar kerumunan massa menerapkan protokol kesehatan.
Padahal, sambung Hendardi, tugas pemerintah ialah mengambil tindakan hukum.
BACA JUGA: Pengakuan Penyebar Video Mirip Gisel Bikin Tercengang, Ya Ampun
“Pembiaran atas kerumunan yang diciptakan oleh massa pengagum MRS adalah bukti kegagapan Jokowi dalam kalkulasi politik yang menjebaknya,” kata Hendardi, Minggu (15/11).
Dia juga menyoroti politik akomodasi Jokowi, terutama sejak merangkul Prabowo Subianto, membiarkan eks Tim Mawar menduduki jabatan, dan obral Bintang Mahaputera ke sejumlah elite oposisi.
Menurut Hendardi, keputusan tersebut merupakan ijtihad politik yang keliru.
BACA JUGA: Bocoran Calon Kapolri: 2 Irjen Berpeluang Gantikan Idham Azis
Hendardi menjelaskan, orientasi politik akomodasi ialah terciptanya stabilitas politik dan keamanan.
“Akan tetapi, akomodasi pragmatis tanpa basis ideologi dan gagasan justru telah menyandera Jokowi dalam kalkulasi-kalkulasi politik pragmatis,” sambung Hendardi.
Jika tidak terjebak politik akomodasi, sambung Hendardi, Jokowi seharusnya memerintahkan Kapolri Idham Azis menindak kerumunan massa.
Selain itu, kata Hendardi, Jokowi juga harus menginstruksikan Kapolri mempertegas dan menindaklanjuti kasus yang menjerat Habib Rizieq.
Hendardi menambahkan, Jokowi juga harus memerintahkan menteri dalam negeri mendisiplinkan kepala daerah yang pasif membiarkan kerumunan.
“Seharusnya juga tidak membiarkan Bandara Soekarno-Hatta lumpuh dan menyengsarakan ribuan warga,” kata Hendardi.
Menurut dia, Jokowi akan terus tersandera politik akomodasi jika tidak mengambil terobosan jitu.
Hendardi menjelaskan, terobosan politik itu harus berpusat pada gagasan pengutamaan keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
BACA JUGA: Dugaan di Balik Revolusi Akhlak ala Habib Rizieq Mengerikan, OMG
Dia tidak memungkiri kemungkinan stabilitas politik dan keamanan akan tetap terjaga.
“Akan tetapi, kepemimpinannya telah melahirkan preseden buruk sekaligus merusak demokrasi dan supremasi hukum, alih-alih mewariskan legacy,” kata Hendardi. (fri/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News