GenPI.co - Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan lantang meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibubarkan usai Megawati Soekarnoputri menyuruh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim untuk meluruskan sejarah peristiwa 1965.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PA 212 Novel Bamukmin, menuding Megawati ingin mengubah sejarah, khususnya soal keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965 silam.
BACA JUGA: Istana Sukses Singkirkan Din Syamsuddin dari MUI, Ngeri!
Novel mengatakan umat Islam telah berjuang melawan PKI pada tahun tersebut. Keinginan Megawati tersebut, kata dia, hanya akan memojokkan perjuangan umat Islam selama ini.
Ia juga menegaskan, PA 212 tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan keinginan Megawati tersebut seperti saat polemik Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Melihat hal itu, Politikus PDIP, Trimedya Pandjaitan menyatakan bahwa Megawati Soekarnoputri ingin sejarah 1965 diluruskan karena pada masa Orde Baru menurutnya ada bagian sejarah yang dimanipulasi.
BACA JUGA: Istana Bergejolak, Jokowi Harus Waspada Orang-orang Ini
"Apa yang disampaikan Bu Mega kan logis. Itu menurut Ibu yang sebagai darah daging Bung Karno minta diluruskan," jelas Trimedya pada wartawan, Rabu (25/11).
"Toh di dalam buku-buku sejarah zaman saya SD dulu jelas bagaimana peran Bung Karno dalam membangun negara ini. Tapi kan pada saat era Soeharto banyak yang dimanipulasi," tambahnya.
Trimedya menegaskan bahwa PDIP mempunyai legalitas. Ia pun menilai PA 212 berupaya menyerang partai moncong putih tersebut.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Sentil Panglima TNI, Jokowi Tak Berkutik
"Kalau katanya bubarkan PDIP, ya apa dosanya PDIP? PDIP partai yang legal, didirikan legal. Aktanya ada, pendirinya ada. Bagi kami, yang kami harus ikuti adalah aturan hukum di negara ini. Jadi kalau itu nggak ada dasarnya," jelasnya.
Ia pun mengungkit kemenangan PDIP dalam dua pemilu terakhir. Menurut Trimedya, rakyat tak mungkin memilih PDIP jika dinilai punya stigma buruk.
"Buktinya kami bisa menang 2 kali pemilu. Setelah Soeharto lengser mungkin enggak ada parpol yang menang 2 kali pemilu," jelas Trimedya.
"Itu membuktikan bahwa rakyat kita ini enggak bodoh. Kalau dianggap kita ada anasir PKI segala macam, nggak mungkin dong mereka mau milih PDIP," tambahnya.
Sementara itu, politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan bahwa pelurusan sejarah penting untuk generasi bangsa.
Sebab, menurutnya, sejarah saat ini masih terdistorsi era Orde Baru. Menurutnya, pihak yang tak setuju dengan usul Megawati karena faktor minim wawasan.
"Adapun orang yang bereaksi terhadap keinginan kita atau Ibu Megawati yang meminta negara melalui Kementerian Pendidikan untuk melakukan pelurusan sejarah, menurut saya orang yang bereaksi tersebut minim wawasan dan pengetahuan tentang sejarah," ujar Masinton.
Ia pun mengatakan bahwa permintaan Megawati kepada Mendikbud soal pelurusan sejarah relevan dan penting agar informasi sejarah tidak simpang siur.
"Di sinilah pentingnya bahwa pelurusan sejarah ini bukan untuk mengkultuskan seseorang, tetapi ingin sejarah itu dicatatkan dalam tinta Merah Putih," beber Masinton.
"Dan generasi bangsa kita ke depan mengetahui persis tentang proses dan rangkaian peristiwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia," tambahnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News