GenPI.co - Kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara menjadi tamparan keras bagi partai politik pengusung.
Selain jumlah dana yang dikorupsi, latar belakang Juliari sebagai Bendahara Umum PDI Perjuangan periode 2019-2024 juga disorot oleh publik.
Akademisi politik Rochendi mengatakan, hal ini bisa menjadi kegagalan partai politik menjalankan perannya di sistem pemerintahan Indonesia.
BACA JUGA: Sulit Dipecat, Juliari Batubara Punya Jasa Besar di PDIP
"Banyaknya jumlah partai dinilai tetap tak bisa mengakomodasi suara rakyat. Coba saja bagi jumlah partai politik dengan jumlah rakyat Indonesia,” kata dia kepada GenPI.co beberapa waktu lalu.
Menurutnya, iklim politik di Indonesia terjebak dalam permainan para elit yang berusaha menguasai aset.
“Indonesia ini tak butuh banyak partai, tapi kita butuh yang berkualitas,” tambahnya.
Pengajar di Universitas Nasional itu menyebutkan bahwa para elit partai politik terlalu sering titip-titip proyek kepada pada kadernya yang berada di parlemen, baik tingkat pusat maupun daerah.
“Kebutuhan dana yang besar untuk menjalankan partai ini akhirnya dapat berujung pada tindak pidana korupsi yang merugikan rakyat,” ujarnya.
Rochendi memaparkan beberapa solusi untuk mencegah agar para kader partai politik tak hobi korupsi lagi.
“Pertama, reformasi partai politik. Kita harus lihat ada berapa partai yang mewakili kepentingan kelompok-kelompok di Indonesia,” jelasnya.
BACA JUGA: Hukuman Mati untuk Mensos Juliari Jangan Jadi Pepesan Kosong
Kemudian, pastikan yang masuk partai politik adalah orang yang paham untuk berpolitik.
“Nyatanya sekarang ini hampir sebagian besar anggota parpol bukan orang dari politik,” tukasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News