GenPI.co - Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons keras terkait isu kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat.
Ferdinand mengatakan, bahwa dirinya setuju dengan sikap pihak Istana yang memilih untuk tidak menjawab surat yang dilayangkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
BACA JUGA: Anak Buah SBY Bongkar Fakta Gelontoran Dana Moeldoko, Bikin Kaget
Mantan anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bahkan menyatakan dirinya sejak awal sudah mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu merespons surat tersebut baik secara lisan maupun tulisan.
"Saya pikir Istana sudah bertindak benar," ucap Ferdinand Hutahaean kepada GenPI.co, Jumat (5/2).
Ferdinand menyebut, pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mengatakan tidak perlu merespons surat AHY itu juga tepat.
"Itu sudah langkah tepat, karena kewibawaan martabat lembaga kepresidenan harus dijaga," bebernya.
BACA JUGA: Besok Takdirnya Mulai Terwujud, 4 Zodiak Bakal Bergelimang Uang
Oleh sebab itu, menurut Ferdinand, pihak Istana dan kepala pemerintahan tidak perlu terlibat dalam urusan semacam ini.
"Tidak perlu membawa-bawa Istana dalam urusan seperti ini dan janganlah lembaga kepresidenan itu kita degradasi posisinya," pungkas Ferdinand Hutahaean.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat Andi Arief telah menuduh Kepala KSP Moeldoko sebagai sosok yang ingin mengambil alih kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Andi Arief juga menyebutkan bahwa aksi tersebut telah direstui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," tegas Andi Arief.
Hal ini ternyata dikaitkan dengan AHY yang mengirimkan surat ke Jokowi.
"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," tambahnya.
Melihat hal itu, Ferdinand Hutahaean langsung merespons keras pernyataan tersebut.
"Tuduhan ini tendensius, serius dan bisa berujung menjadi masalah hukum, yaitu pidana Fitnah dan Pencemaran Nama Baik Pak Moeldoko," tulis Ferdinand Hutahaean di Twitter.
Ferdinand juga meminta pihak Partai Demokrat untuk membuka bukti-bukti konkret yang mereka miliki.
"Saya berharap Demokrat bisa membuktikan tuduhannya dengan bukti-bukti konkret, karena membawa-bawa nama Jokowi sebagai Presiden, seolah Jokowi tahu peristiwa ini," kata Ferdinand Hutahaean.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News