GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun turut berkomentar terkait polemik Pilkada Serentak 2024 yang dinilai menguntungkan PDIP dan koalisi pemerintahan.
Refly mengatakan dirinya sependapat dengan Ketua Bapilu Andie Arief yang menuding PDIP adalah parpol yang gila kuasa.
BACA JUGA: Refly Harun Semprot Istana, Kwik Kian Gie Bukan Memfitnah
Menurutnya, PDIP terlalu banyak menggunakan dalih untuk berkuasa, termasuk di Pilkada Serentak 2024.
“Yang paling tidak benar ialah membiarkan suatu daerah di pimpin oleh kepala daerah yang bukan mandat rakyat,” ujar Refly Harun seperti dikutip GenPI.co dari kanal YouTube-nya pada Jumat (12/2).
Refly menjelaskan, pemimpin daerah yang masa jabatannya habis pada 2022/2023 akan digantikan oleh pejabat sementara.
Pejabat sementara itu tentu bukanlah mandat dari rakyat, melainkan hasil dari penunjukkan Kemendagri.
BACA JUGA: Prediksi Refly Harun Soal Prabowo-Anies 2024 Ternyata Mengejutkan
“Belum lagi potensi pejabat sementara ini untuk dimanfaatkan dalam proses pemenangan partai tertentu,” katanya.
Polemik Pilkada Serentak 2024 ini juga sepertinya akan berakhir dengan keputusan yang sama.
Sebab, Presiden Jokowi sudah ikut turun tangan untuk menyetop peluang revisi Pilkada Serentak tersebut.
Partai Golkar, PKB, dan Nasdem yang pada awalnya ingin normalisasi Pilkada 2022/2023 pun akhirnya berbalik badan mendukung Pilkada Serentak.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News