GenPI.co - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak kepengurusan hasil keputusan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Untuk itu, hanya Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah dan legal di mata hukum.
BACA JUGA: Legalitas KLB Ditolak, Moeldoko Bisa Semakin Terpojok
Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin mengatakan, keputusan Menkumham Yasonna Laoly ada andil Presiden Jokowi di dalamnya.
"Ya, sebenarnya Jokowi dengan AHY ada komunikasi," katanya kepada GenPI.co, Rabu (31/3).
Mualimin menjelaskan, bisa saja Jokowi dan AHY ada janji-janji politik dan membuat Yasonna tidak mengesahkan Partai Demokrat KLB.
BACA JUGA: Pernyataan Yasonna Laoly Telak, Kubu Moeldoko Tak Bisa Lagi!
"Komitmen tertentu AHY kepada Jokowi sehingga tegas menolak PD KLB,"jelasnya.
Setelah legalitas tetap berada di tengah AHY, menurutnya, sikap partai berlambang mercy itu akan berubah kepada pemerintahan Jokowi.
"Saya dengar Partai Demokrat AHY tidak akan memusuhi atau oposisi rezim Jokowi," ucapnya.
Baginya, AHY akan sangat terbuka kepada Jokowi dan mendukung penuh apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah.
"Secara persepsi publik kubu AHY tertuntut untuk berterima kasih pada jokowi. Kalau sampai Yasonna mengesahkan PD KLB, hancur semua dinasti Cikeas," jelasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News