GenPI.co 
GenPI.co - Reforma Agraria adalah salah satu upaya pemerataan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah. Secara garis besar, komitmen Presiden RI, Joko Widodo, tersebut sudah dimandatkan dalam Nawacita.
Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Persiapan Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Kawasan Hutan Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, di Samarinda, Senin (24/05).
BACA JUGA: Tes PPPK, Kemendikbud-Ristek Beri 3 Kabar Baik Buat Guru Honorer
"Langkah awal yang akan dilakukan melalui penyusunan proyek percontohan (pilot project) percepatan redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)," ujarnya.
Lebih lanjut, Surya Tjandra menjelaskan jika Rakor ini merupakan rakor kedua setelah dilakukan di Sumatra Selatan. Kementerian ATR/BPN akan mulai melakukan pemetaan tematik, mencari tahu terlebih dahulu pemilik tanah dan penggunaannya untuk apa saja.
Kemudian menentukan siapa yang akan diberikan tanah dan penggunaan tanah tersebut. Diharapkan dengan dilaksanakan rapat koordinasi ini, proses pemetaan dapat berjalan dengan baik dan akurat sehingga seluruh Indonesia memiliki peta tematik dan potensi apa saja yang ada dapat terlihat.
"Peran pemerintah daerah dibutuhkan karena yang harus mengajukan proposalnya yaitu dari pemerintah daerah. Maka pertemuan malam ini akan didalami juga secara detail dan akan dilaksanakan kembali Rakor Wilayah di masing-masing daerah,” tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
