GenPI.co 
GenPI.co - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti blak-blakan soal potensi pelanggaran HAM atas kebijakan Presiden Jokowi.
Fatia menjelaskan, Jokowi juga menyampaikan keberhasilan DPR dan Pemerintah dalam menyelesaikan UU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law pertama di Indonesia dalam pidatonya.
Selain itu, Presiden juga memuji DPR yang terus melakukan inovasi dan penjaringan aspirasi masyarakat.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Blak-blakan: Ketika KPK Ngotot, Komnas HAM Takut
Padahal, secara formil penyusunan Omnibus Law tersebut sangat problematis dan tidak partisipatif.
"Begitupun dalam aspek materiil/substansi, muatan UU Cipta kerja berpotensi menyengsarakan rakyat, memperbesar potensi pelanggaran HAM, dan merusak lingkungan," katanya dalam keterangan resmi yang diterima GenPI.co, Senin (16/8).
BACA JUGA: Mendadak Jokowi Bangga Dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja!
Alhasil gejolak penolakan yang disuarakan masyarakat terhadap UU Sapu Jagat tersebut tak didengarkan sama sekali.
Rangkaian demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia bahkan berakhir dengan represi yang dilakukan oleh aparat.
"Hal tersebut telah berimplikasi pada menyusutnya ruang kebebasan sipil, yang semakin dibuktikan dengan respon berlebihan alat negara yang melakukan penangkapan dan tindakan sewenang-wenang kepada masyarakat," jelasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
