Komnas Perempuan Sebut Masih Ada Kebijakan Diskriminatif Gender

GenPI.co - Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy menilai bahwa perempuan Indonesia masih terbelenggu dalam berbagai kebijakan diskriminatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal tersebut dapat membatasi perempuan dalam berekspresi dan beraktivitas sehari-hari.

Mulai dari pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan, kriminalisasi perempuan, pembatasan kebebasan berekspresi melalui penyeragaman busana, dan pembatasan jam malam.

BACA JUGA:  Suara Lantang Ketua Komnas HAM Mengejutkan, Seret Jokowi

“Pembatasan tersebut membuat perempuan mengalami kerentanan yang berlapis,” ujarnya dalam Festival Penutup Kepala Perempuan Nusantara, Kamis (28/10).

Olivia mengatakan bahwa kajian Komnas Perempuan menunjukkan kebijakan diskriminatif berkaitan dengan lahirnya politik identitas primordial, terutama agama dan etnis.

BACA JUGA:  Komnas HAM Sebut Lapas Tangerang Over Kapasitas 240 Persen

Selain itu, hal tersebut juga berdampak pada berjalannya otonomi daerah tanpa mekanisme pengawasan yang mumpuni.

“Demokratisasi Indonesia pun lebih bersifat prosedural daripada substantif,” katanya.

BACA JUGA:  Soal KKB Papua, Akhirnya Komnas HAM Mendadak Beri Respons Begini

Menurut Olivia, kebijakan yang diskriminatif memaksa kelompok minoritas diperintahkan untuk menyesuaikan diri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News