GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut hasil investigasi Komnas HAM mengenai Tragedi Kanjuruhan adalah hal yang tidak bisa dibenarkan.
"Dalam waktu yang singkat, aparat keamanan meletuskan 45 tembakan gas air mata, ini sungguh sebuah penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak bisa dibenarkan,” kata Usmana dalam keterangan resminya, Kamis (3/11).
"Bahkan, di rentang waktu tersebut, ada 11 tembakan yang dilakukan dalam kurun waktu sembilan detik. Dan ini dilakukan di area terbatas di mana penonton terkurung. Sadis,” imbuhnya.
BACA JUGA: Amnesty International: Kerusuhan Kanjuruhan adalah Tragedi yang Menyeramkan
Amnesty International mengingatkan hasil investigasi Komnas HAM bukan akhir dari penanganan kasus ini. Namun, justru mempertegas tanggung jawab negara untuk menyelesaikan tragedi pelanggaran HAM ini secara benar dan dengan seadil-adilnya.
"Bawa semua pelaku, semua yang terlibat, semua yang bertanggungjawab ke pengadilan, tanpa terkecuali. Proses hukum mereka dalam persidangan umum yang terbuka dan independen,” paparnya.
BACA JUGA: Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc untuk Kasus Munir, Libatkan Amnesty International
Usman menambahkan, jatuhnya nyawa 135 korban sangat tidak adil jika dijawab hanya dengan sanksi ringan seperti pendisiplinan berupa mutasi atau pemecatan.
Menurutnya Itu jauh dari timbangan keadilan. Masyarakat menunggu bukti komitmen otoritas negara untuk menegakkan hukum yang berlandaskan keadilan korban dan keluarganya.
BACA JUGA: 7 Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan Dibongkar, Komnas HAM Tegas
Pada hari Rabu 2 November 2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM) mengumumkan hasil investigasi mereka atas Tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang menewaskan 135 orang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
