GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus telah meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait finalisasi opsi penyelesaian tenaga honorer.
Guspardi Gaus menyebutkan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas telah berkomunikasi dengan DPR guna membahas perihal tenaga honorer.
Menurut Guspardi Gaus, Menteri Azwar Anas menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer.
BACA JUGA: Seleksi PPPK Guru 2022 Masuk Sesi Tahap Jawab Sanggah, Honorer Simak Baik-baik
"Belum pernah dibahas secara intens tentang opsi apa yang mau dilaksanakan, tapi betul memang Pak Anas mengatakan bahwa tidak ada PHK," kata Guspardi.
Sebelumnya, rencana penghapusan honorer mengacu Surat Edaran Menpan RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
BACA JUGA: PPPK 2022 Tak Bisa Menyanggah Pengumuman BKN, SSCASN Kenapa?
SE tertanggal 31 Mei 2022 tersebut menjelaskan bahwa ketentuan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan ASN terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan PPPK.
Salah satu poin di SE tersebut juga menjelaskan mengenai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, yang menjadi rujukan bahwa mulai 28 November 2023 hanya ada dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan PPPK.
BACA JUGA: Manfaat Air Rebusan Jahe Campur Madu untuk Kesehatan, Bikin Kolesterol Ambrol
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus menyebut ada 12 masalah penting pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
