GenPI.co 
Itu sama dengan Anda memaksa agar pembeli kendaraan Anda segera membalikkan nama. Banyak juga yang tetap cuek. Akhirnya menunggak pajak setahun. Dua tahun. Terancam denda pula. Biar saja, kata mereka.
"Nanti kan ada pemutihan. Tunggu pemutihan saja," ujar mereka.
Begitu sering kepala daerah ingin dapat nama: memutihkan balik nama dan denda. Terutama kalau lagi akan ada Pilkada.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan soal Raudhah Madinah: Sandal Tua
Akibatnya, Anda sudah tahu: Indonesia tidak pernah punya data yang akurat soal jumlah kendaraan bermotor. Tiga instansi punya data yang berbeda.
Di kepolisian tercatat jumlah kendaraan 150 juta. Di Kemendagri 122 juta kendaraan. Data di Jasa Raharja 113 juta.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan soal Pemilik Indosurya: Henry 0086
Dengan biaya balik nama Rp 0, diharapkan data kita lebih riil. Toh yang untung juga Pemda: pemilik kendaraan lebih tertib membayar pajak.
Dan lagi apa susahnya balik nama. Kok menimbulkan biaya begitu besar. Lantas di mana letak untuk pelayanannya.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan soal Kota Neom: Super Hemat
Pertanyaannya: kapan itu mulai dari berlaku. Kakorlantas pasti tidak bisa menjawab. Jawaban ada di para gubernur.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
