GenPI.co 
GenPI.co - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Bima Haria Wibisana blak-blakan membantah kabar bahwa terhitung mulai tanggal (TMT) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Bima Haria Wibisana menegaskan, bahwa TMT PPPK ditetapkan dalam dokumen rencana perjanjian kontrak kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi sebagai dokumen pendukung usul penetapan NIP PPPK.
"PPK di sini adalah gubernur, bupati, wali kota. Jadi, yang menentukan TMT itu PPK instansi, bukan BKN," kata Bima Haria Wibisana kepada JPNN.com, Jumat (12/5/2023).
BACA JUGA: Pemerintah Dituding Tak Serius Mengangkat Guru Honorer Jadi PPPK, Perhimpunan Pendidikan dan Guru Beber ini
Bima Haria Wibisana pun mencontohkan jika PPK mengajukan TMT per 1 Mei 2023, otomatis gaji PPPK dihitung mulai bulan itu juga, meskipun misalnya SK baru diberikan Juni atau Juli.
Menurut Bima Haria Wibisana, mengapa penetapan NIP PPPK menjadi lama. Hal itu karena pemda tidak menyertakan dokumen lengkap saat pengusulan penetapan NIP PPPK.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Gubernur Jawa Timur Bikin 6.141 Guru Honorer Lulus PG PPPK 2021 Semringah, Perjuangan Tak Sia-sia
"Paling sering adalah dokumen kontrak kerja. Ketika dokumen administrasi tidak lengkap otomatis prosesnya menjadi lama," ungkap Bima Haria Wibisana.
"Bagaimana bisa BKN mempercepat kalau dokumennya saja tidak lengkap. Begitu juga kalau daerahnya enggak mengajukan usulan, apanya yang mau diproses?" sambungnya.
BACA JUGA: 5 Manfaat Makan Bawang Putih Ternyata Dahsyat, Turunkan Kolesterol dan Bikin Jantung Sehat
Oleh sebab itu, akibat proses itu, BKN akhirnya memperpanjang waktu pengisian DRH NIP PPPK guru 2022.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
