GenPI.co 
"Kendalikan utang baru dengan fokus realokasi anggaran," tuturnya.
Menurut Bhima, belanja yang kurang mendesak di saat pandemi covid-19 dan pemulihan seperti infrastruktur, belanja perjalanan dinas harus di cut semua.
"Kedua, lakukan renegosiasi utang dengan para kreditur," lanjut dia.
BACA JUGA: Harga Bitcoin Tertekan, Lagi-lagi Karena Sikap Keras China?
Pemerintah pernah lakukan pertukaran utang dengan program pendidikan, misalnya dengan pemerintah Jerman. Selain itu, lanjut Bhima, pemerintah juga pernah rekonstruksi paska bencana Tsunami di Aceh lewat debt swap dengan pemerintah Italia.
"Apa yang tidak mungkin? Pasti mungkin karena sekarang momentum menukar program vaksinasi misalnya dengan pengurangan pokok atau bunga utang," lanjutnya.
BACA JUGA: Utang Menumpuk, Maskapai Garuda di Ambang Kebangkrutan
Ketiga, kemampuan bayar utang juga ditentukan dengan seberapa besar penerimaan pajak.
"Rasio pajak yang loyo di kisaran 8,1 persen tahun ini harus dicari jalan keluarnya," jelas Bhima.
BACA JUGA: Jokowi Tambah Utang Rp7,18 Triliun, Mendadak Ekonom Bilang Begini
Namun, dia menuturkan jalan keluarnya bukan dengan PPN sembako, tetapi fokus dengan pengejaran wajib pajak kakap yang belum patuh. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
