
Yaitu tanggap darurat, pemulihan (recovery), dan normalisasi. Di tahap tanggap darurat ini, Kemenparekraf/Baparekraf fokus dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 serta langkah-langkah untuk mendukung industri atau pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.
Termasuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait agar para pelaku parekraf bisa menerima insentif. Sehingga dapat meringankan beban dan biaya operasional para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang arahnya kemudian dapat mengurangi kemungkinan PHK karyawan di sektor tersebut.
"Berbagai usulan terus kami sampaikan kepada Kementerian/Lembaga lain sehingga ada sinergi yang baik untuk meminimalkan dampak COVID-19 terhadap sektor parekraf,” kata Wishnutama.
BACA JUGA : Kemenparekraf Ajak Masyarakat Dukung Pelaku Ekraf Melalui Program
Wishnutama mengajak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk saling membantu, dalam menghadapi kondisi yang tidak mudah ini.
"Kemenparekraf juga saat ini telah membuka jalur pengaduan dan pelaporan melalui call center dan website untuk melaporkan kondisi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan membentuk Pusat Krisis Terintegrasi," kata Wishnutama.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pernyataanya di Jakarta, Selasa (14/4) malam mengatakan bahwa pemerintah memutuskan memperluas insentif perpajakan bagi 11 (sebelas) sektor lain di luar manufaktur guna memastikan perusahaan bisa bertahan di tengah hantaman virus COVID-19.
Kesebelas sektor tersebut diantaranya adalah transportasi, perhotelan, dan perdagangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News