GenPI.co 
Menyusul kudeta, ASEAN melalui Brunei mengeluarkan pernyataan yang tidak diharapkan mengutuk perebutan kekuasaan, tetapi mendesak jalannya dialog, rekonsiliasi, dan kembali normal sesuai dengan kemauan dan kepentingan rakyat Myanmar.
Di tengah tekanan Barat, bagaimanapun, kelompok regional telah berjuang untuk mengambil posisi yang lebih kuat dalam berbagai masalah tetapi tetap pada pendekatan non-konfrontatifnya.
"Semua negara ASEAN setuju untuk bertemu Min Aung Hlaing tetapi tidak akan memanggilnya sebagai kepala negara Myanmar di KTT, karena itu akan menghancurkan rasa sakit warga di negara itu. Dan, Indonesia siap menjadi pemimpin perdamaian," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.
Para diplomat dan pejabat pemerintah, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, menyatakan bahwa banyak pemimpin ASEAN menginginkan komitmen dari Min Aung Hlaing untuk menahan pasukan keamanannya, yang menurut pengawas telah membunuh 745 orang sejak gerakan pembangkangan sipil massal muncul untuk menantang pasukan keamanannya sejak 1 Februari kudeta melawan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
“Inilah yang harus dihindari Myanmar, disintegrasi geografis, politik, sosial dan nasional menjadi bagian etnis yang bertikai,” ungkap Menteri Luar Negeri Filipina Teddy Locsin.
Min Aung Hlaing, dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak kudeta, akan berpidato di KTT Sabtu malam bersama dengan masing-masing peserta sebelum diskusi informal dimulai.
BACA JUGA: Pemerintah Bayangan Myanmar Tantang Militer, Perang Besar Dimulai
"KTT akan diadakan dalam format 'retret', dengan para pemimpin duduk melingkar dan hanya satu atau dua pejabat yang membantu masing-masing," jelas Usana Berananda, seorang pejabat kementerian luar negeri Thailand.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
