Kritisi Bansos Tunai, HNW: Menteri Sosial Seharusnya Malu

GenPI.co - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA mengkritisi Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait Bantuan Sosial Tunai.

Seperti diketahui, Mensos Risma bersikukuh tidak memperpanjang Bantuan Sosial Tunai yang berakhir pada akhir April 2021 dengan alasan tak adanya anggaran. 
 
Namun, tanpa ada pembahasan dengan Komisi VIII DPR sebagai mitra Kemensos, tiba-tiba Kementerian Koordinator PMK membuat keterangan resmi pada Senin (10/5) bahwa program BST dilanjutkan hingga Juni. 
 
Mendapati kabar tersebut, Hidayat menyambutnya dengan antusias, meski hanya akan berlangsung hingga bulan Juni. 
 
Karena sejak dulu Hidayat selalu mengkritisi dan mengusulkan agar program BLT dilanjutkan.

Hidayat pun menyebut Mensos Risma seolah tidak serius membela kepentingan rakyat korban Covid-19. 
 
“Menteri Sosial seharusnya malu. Program kerakyatan sangat baik seperti bansos tunai yang ngotot dia hentikan, akhirnya diperpanjang oleh Kemenko PMK, sekalipun tanpa pernah dibahas bersama Komisi VIII DPR-RI,” ujar Hidayat, Sabtu (29/5). 
 
HNW juga sering mempertanyakan mengapa kebijakan penting dengan anggaran triliunan tersebut tidak pernah disampaikan dan dibahas bersama Komisi VIII DPR RI. 
 
"Anehnya, pertengahan Mei tiba-tiba muncul keterangan resmi dari Kemenko PMK yang mengumumkan akan melakukan perpanjangan hingga bulan Juni tahun 2021, dengan penyaluran yang dirapel selama dua bulan," kata HNW lagi. 
 
Kasus ini, menurut HNW akan jadi preseden buruk dalam proses pengambilan kebijakan, di mana kebijakan Nasional yang strategis dan melibatkan APBN triliunan rupiah, diambil dan diputuskan tanpa dibahas bersama dengan DPR RI. 
 
Ditambah mekanisme pelaksanaan yang tidak jelas dan persoalan akurasi data yang belum selesai. Karena menurut Mensos ada 21 juta DTKS yang ditidurkan yang masih kontroversial.

BACA JUGA:  Hasto Sebut SBY Bapak Bansos, Demokrat Beri Balasan Menohok

"Apakah perpanjangan BST secara diam-diam tersebut merupakan upaya Kemensos agar tidak ada pengawasan dari DPR-RI," kata Hidayat. 
 
Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu mendesak agar Kemensos betul-betul amanah dalam melaksanakan BST untuk bulan Mei dan Juni. (jpnn)

Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News