GenPI.co 
Dan di dalam sidang Bima Arya mengaku bahwa ia lebih mengedepankan penyelesaian hukum daripada penyelesaian kekeluargaan, sehingga bertolak belakang dengan kesepakatan musyawarah yang ingin penyelesaian kekeluargaan.
Faktanya:
Sejak awal diketahui bahwa HRS sedang dirawat di RS Ummi pada Kamis, 26 November 2020, Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor selalu mengedepankan musyawarah.
Wali Kota Bogor masih sebatas mengecek keberadaan dan kebenaran HRS dirawat di RS Ummi. Kemudian meminta pihak rumah sakit untuk melakukan tes swab PCR terhadap HRS. Satgas wajar waspada terhadap potensi penyebaran virus corona. Terlebih ketika itu HRS usai pulang dari luar negeri tidak menjalankan serangkaian karantina.
BACA JUGA: Akhirnya Ganjar Pranowo Akui Dapat Perintah Khusus Jokowi, Wow
Laporan kepada pihak kepolisian oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor terpaksa dilakukan karena poin-poin musyawarah yang disepakati sebelumnya dengan pihak RS Ummi dan keluarga HRS tidak dilaksanakan dengan baik.
2. Terdakwa HRS:
BACA JUGA: Akademisi: Juli Bisa Jebol, Pemerintahan Jokowi Sangat Berbahaya
Wali Kota Bogor Bima Arya janji kepada habib dan ulama Kota Bogor bahwa laporan polisi akan dicabut. Namun, laporan polisi tidak pernah dicabut.
Faktanya:
Bima Arya menerima silaturahmi yang dilakukan Habib dan ulama Kota Bogor di Balai Kota Bogor pada Sabtu, 28 November 2020 malam.
Dalam keterangannya Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut akan mempertimbangkan, sekali lagi mempertimbangkan untuk mencabut laporan RS Ummi di kepolisian. Jika pihak rumah sakit kooperatif dan menyerahkan data-data yang dibutuhkan Satgas dalam keperluan penanganan COVID-19.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
