GenPI.co 
"Harusnya dari awal pemerintah, ya lakukan revisi terhadap UU tentang Kekarantinaan Kesehatan, misalnya ada fase-fase lockdown dilakukan tapi tidak semuanya harus ditanggung makan," ujar Refly Harun.
Refly Harun menilai, pemerintah harusnya menjawab semuanya dengan tindakan jelas serta tegas.
"Whatever it is, pemerintah harusnya menjawab ini dengan tindakan yang jelas dan tegas, bukan dengan tindakan yang sekarang ini yang seperti Effendi Simbolon katakan," pungkasnya.
BACA JUGA: Suara Lantang Anggota DPR RI: Kami Diperlakukan Seperti Binatang
Sebelumnya, Effendi Simbolon seolah menyalahkan pemerintah yang sejak awal tidak menerapkan kebijakan lockdown (karatina wilayah) dalam penanganan pandemi Covid-19, mengingat saat ini lonjakan kasus terus terjadi.
"Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM," katanya kepada wartawan, Sabtu (31/7).
BACA JUGA: Geprek Jahe Campur Daun Pandan Khasiatnya Dahsyat, Siap Goyang
Dia menduga pemerintah mempertimbangkan sektor ekonomi, namun berakhir dengan ongkos lebih mahal.
Menurutnya Presiden Jokowi tidak patuh terhadap konstitusi. Effendi mengatakan, seandainya lockdown diterapkan, hasilnya akan lebih efektif ketimbang vaksinasi.
BACA JUGA: Menjaga Kekebalan Tubuh, Ini Dia 3 Merek Terbaik Vitamin D
"Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun," ujar Effendi Simbolon.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
