GenPI.co 
GenPI.co - Hukum-hukum positif Indonesia tidak mampu mengatur negara dengan maksimal di saat-saat darurat. Ini dibuka Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar.
Bahtiar membeberkan ini dalam dialog kebangsaan bertajuk "Pancasila Sebagai Nilai Etika Dalam Pemerintahan" yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (31/8).
"Kondisi pandemi covid-19 mengajarkan dan membuka pikiran kita betapa hukum-hukum positif negara yang jumlahnya puluhan ribu tidak mampu mengatur di saat-saat darurat," ujar Bahtiar.
BACA JUGA: Pengakuan Benny Harman: Partai Demokrat Pernah Dihukum Rakyat...
Permasalahan tersebut diakibatkan oleh sistem pemerintahan daerah, kecamatan, desa, kelurahan, dan lain sebagainya yang disusun berdasarkan pada keadaan normal.
Sistem-sistem tersebut tidak disusun untuk menghadapi keadaan yang luar biasa atau darurat.
BACA JUGA: Pakar Hukum Bongkar Vonis Habib Rizieq: Tidak Masuk...
"Kalaupun ada aturannya, hanya dipakai secara parsial saja," ujar Bahtiar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
Bahtiar pun menekankan pentingnya peranan Pancasila sebagai dasar utama Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan meski di tengah situasi kedaruratan menghadapi covid-19.
BACA JUGA: Suara Lantang Pentolan 212, Polisi Pembunuh FPI Layak Hukum Mati
Bahtiar mengatakan, ketangguhan dan kehebatan ideologi Pancasila menjadi pegangan bagi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam bernegara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
