GenPI.co 
Namun, hal tersebut bisa terjadi apabila seluruh koalisi kompak dan kekompakan itu didapatkan dari kekuasaan yang dibagi-bagi.
"Dengan catatan bahwa tujuh koalisi pemerintahan kompak. Nah untuk kompak itu no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Biasanya sudah dibagi-bagi kue kekuasaannya," bebernya.
Oleh karena itu, menurut pengacara satu ini mengingatkan agar hal ini tidak terjadi.
BACA JUGA: Pisang Rebus Khasiatnya Sangat Mencengangkan, Bikin Terbelalak
"Karena itu, kita terus mengingatkan agar ini tidak terjadi, agar jangan sampai pesta Pilpres 2024 hanya di antara partai yang saat ini berkuasa atau oligarki yang saat ini sedang berada di puncak kekuasaan," ujar Refly Harun.
Menurut Refly Harun, amendemen boleh saja dilakukan jika untuk kebaikan bersama.
BACA JUGA: Jika Pria Memiliki Kebiasaan Ini, Siap-siap Ancaman Impotensi
"Kecuali amendemen untuk kebaikan ya, misalnya adanya Capres independen, memperkuat sistem pemerintahan presidensil, memperkuat parlemen," ungkapnya.
Tak hanya itu, akademisi itu dengan tegas menolak perpanjangan masa jabatan atau presiden tiga periode.
BACA JUGA: Jika Wanita Susah Mencapai Puncak Kenikmatan, Pria Harus Tahu Ini
"Saya pun akan menolak. Refly Harun menolak perpanjangan masa jabatan sampai 2027 atau menolak amendemen konstitusi untuk menampung tiga periode," tegasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
