Ketua BMKG: Sistem Peringatan Dini Bencana harus Terintegrasi

GenPI.co - Ketua BMKG Dwikorita Ratnawati menyoroti sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi bencana di Indonesia.

Menurutnya, sistem peringatan dini tidak boleh parsial, tetapi harus komprehensif, holistik, menyeluruh, dan aturannya saling terintegrasi.

Hal itu disampaikan Arwani dalam webinar bertajuk "Early Warning System Tsunami dan Kebencanaan di Indonesia", Kamis (16/09).

BACA JUGA:  Peringatan BMKG Mengejutkan, Warga Jabodetabek Diimbau Waspada

"Sistem peringatan dini itu harus diperkuat oleh aspek hulu atau aspek teknis, atau struktur, dan yang bertanggung jawab ialah BMKG sebagai koordinator," katanya.

Dwikorita menjelaskan bahwa regulasi sistem peringatan dini bencana, terutama tsunami yang terintegrasi tertuang dalam Perpres 93 Tahun 2019 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami.

BACA JUGA:  BMKG Beri Peringatan Serius Khusus Warga Jawa Timur, Waspadalah!

BMKG di hulu kata Dwikoritai harus bekerja sama dengan lembaga lain yakni Badan Informasi Geospasial (BIG), ESDM atau Vulkanologi, dan BPPT.

"Karena sumber data dan informasinya dari BMKG kemudian diteruskan ke hilir atau kultur, yang meliputi BNPB, BPBD, Kominfo, TNI, Polri dan lainnya," jelasnya.

Menurut Dwikorita, yang menjadi persoalannya saat ini ialah rantai informasi terputus di BPBD, sehingga tidak tersampaikan ke masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News