GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat politik Zaki Mubarak tak setuju jika pelaksana tugas daerah diisi dengan anggota TNI dan Polri aktif.
Sebab, untuk mengisi kekosongan 271 pimpinan daerah definitif pada 2022 dan 2023, muncul wacana agar diisi Plt dari TNI dan Polri.
Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menyebut tak ingin adanya dwifungsi TNI dan Polri.
BACA JUGA: Pengamat: TNI-Polri Hanya Boleh Mengisi Plt Daerah, Ini Alasannya
"Jangan menggoda TNI untuk kembali berpolitik," ujar Zaki kepada GenPI.co pada Sabtu (2/10).
Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan potensi hadirnya dwifungsi TNI-Polri dalam wacana penunjukan sebagai plt kepala daerah pada 2022 dan 2023.
BACA JUGA: Muncul Wacana Plt Daerah Diisi TNI dan Polri, Asalkan
Sebab, kata Zaki, hal itu akan merusak dan membuat mundur reformasi demokrasi. Selain itu, Zaki juga menegaskan perlunya komitmen bersama.
"Tentunya bersama seluruh pengambilan kebijakan untuk menjaga demokrasi tetap berjalan lurus," tegasnya.
Dia juga menegaskan agar TNI dan Polri aktif tetap berada di jalurnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
