GenPI.co 
Dengan begitu, apabila AD/ART itu menabrak UU, maka harus ada lembaga yang dapat menguji dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan mengikat.
"Sebab, itu saya heran kalau ada akademisi, yang matanya buta tidak bisa melihat fakta bahwa begitu banyak AD/ART partai yang menabrak UU, bahkan UUD 1945. Sementara, kita tahu partai memainkan peran sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara," jelas Yusril Ihza Mahendra dalam keterangnannya, Kamis (7/10/2021).
Yusril Ihza Mahendra menilai, bahwa peran parpol di dalam pemerintahan sebenarnya jauh lebih besar daripada bupati dan wali kota.
BACA JUGA: Tips Zoya Amirin Agar Anu Pria Tahan Lama, Pakai Tisu Auuwww
"Saya tercengang membaca komentar Zainal Arifin Mochtar yang menggunakan kedok intelektual untuk melindungi partai-partai yang mempraktikkan oligarki, kediktatoran dan nepotisme," ungkap Yusril Ihza Mahendra.
"Mereka ini adalah jenis intelektual yang tidak punya rasa sensitif terhadap demokrasi dan berlindung di balik hukum formal yang kaku dengan otak yang beku," sambungnya.
BACA JUGA: Keberuntungan 4 Zodiak Bikin Silau, Bisa Dapat Rezeki Nomplok
Tak hanya itu, Yusril Ihza Mahendra lebih heran lagi dengan komentar Luthfi Yazid yang mengatakan bahwa jika pengujian AD/ART ini dikabulkan, maka akan mendorong siapa saja untuk menguji AD/ART partai.
Sehingga menghilangkan kepastian hukum. Yusril Ihza Mahendra, bahkan dituduh melakukan manipulasi intelektual.
BACA JUGA: Maria Vania Buka-bukaan, Aku Bisa Sampai 6 Kali Begitu
Menurut Yusril Ihza Mahendra, pandangan Luthfi ini sangat mengherankan, seolah tidak tahu kalau semua peraturan perundang-undangan dapat diuji ke MK dan MA. Hal itu diatur dalam UUD 1945.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
